Dorong Standardisasi dan Akses Pasar Ekspor, Kajian SRG Minyak Nilam Dipresentasikan di Jakarta

BANDA ACEH | SUARA ACEH.id- Konsultan International Labour Organization (ILO) sekaligus Ketua Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC USK), Syaifullah Muhammad, ST, M.Eng, Ph.D., mempresentasikan hasil kajian akses pasar ekspor dan kelayakan Sistem Resi Gudang (SRG) minyak nilam di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Forum ilmiah dan diskusi terarah tersebut digelar untuk mendorong terbentuknya tata niaga minyak nilam Indonesia yang berstandar internasional, berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian ekonomi bagi petani dan penyuling.

Pemaparan hasil kajian dilakukan Syaifullah Muhammad bersama tim akademisi ARC USK, yaitu Dr. Ernawati, Raihan Dara Lufika, dan Adinda Gusti Vonna. Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perbankan, lembaga terkait, serta pelaku usaha minyak nilam.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, diantaranya Sekretaris Bappebti Kementerian Perdagangan Ivan Fathriyanto, Kepala Biro Pengembangan SRG Bappebti Diah Sandita Arisanti, Asisten Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Erdi Rio, Project Manager Promise II Impact ILO Djauhari Sitorus, perwakilan kementerian dan lembaga lintas sektor, pengurus Dewan Atsiri Indonesia (DAI), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Direktur Bank Aceh, serta pelaku usaha minyak nilam dari berbagai daerah.

Kajian Kelayakan Ekosistem SRG Nilam

Kajian tersebut menilai kelayakan minyak nilam sebagai komoditas SRG secara komprehensif. Aspek yang dikaji meliputi mutu komoditas, nilai ekonomi, kesiapan regulasi, kelayakan gudang, keberadaan lembaga penilai kualitas, dukungan perbankan, peran lembaga riset dan inovasi, serta kesiapan pengelola gudang.

Syaifullah menjelaskan, penerapan SRG dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata niaga minyak nilam nasional.

Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan stok minyak nilam, baik jenis light patchouli maupun dark patchouli, sesuai dengan standar pasar internasional. Di sisi lain, SRG juga berpotensi memberikan pilihan bagi petani dan penyuling untuk memperoleh pembiayaan serta menunda penjualan hingga kondisi harga lebih menguntungkan.

“Kajian ini diarahkan untuk menilai kesiapan minyak nilam sebagai komoditas Sistem Resi Gudang, sehingga SRG tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi menjadi instrumen standardisasi mutu, traceability, pembiayaan, tunda jual, konsolidasi pasokan, dan penguatan akses pasar minyak nilam Indonesia,” ujar Syaifullah Muhammad.

Project Manager Promise II Impact ILO, Djauhari Sitorus, berharap hasil kajian tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui implementasi di lapangan.

“Kami berharap nilam bisa segera ditetapkan sebagai komoditas ke-31 pada SRG, sehingga implementasi sistem ini bisa segera diterapkan di masyarakat,” kata Djauhari.

Landasan Regulasi dan Skema Operasional

Penyelenggaraan SRG di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013.

Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam SRG saat ini mengatur 30 jenis komoditas dan belum mencakup minyak nilam.

Karena itu, pemenuhan persyaratan teknis dan penetapan regulasi yang diperlukan menjadi tahapan penting untuk memasukkan minyak nilam ke dalam sistem tersebut.

Dalam kajian, SRG minyak nilam diusulkan memiliki alur operasional terintegrasi, mulai dari registrasi dan penyerahan barang, pengujian mutu dan penetapan grade, penyimpanan dan penerbitan resi, pembiayaan dan tunda jual, hingga penjualan dan pelepasan barang.

Pada tahap awal, pemilik menyerahkan minyak nilam ke gudang yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas untuk menentukan mutu atau grade komoditas.

Setelah disimpan, diterbitkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan. Resi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan perbankan ketika pemilik belum ingin menjual komoditas karena harga pasar belum sesuai harapan.

Ketika transaksi penjualan dilakukan, pembiayaan dilunasi dan komoditas diserahkan kepada pembeli.

Sistem tersebut juga dirancang untuk diperkuat dengan fitur digital traceability dan identitas lot, sehingga asal minyak, pemilik, hasil pengujian mutu, serta riwayat penyimpanan dapat terdokumentasi secara sistematis.

Aceh Diusulkan sebagai Lokasi Pilot Project

Diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) menghasilkan sejumlah tanggapan positif dan masukan konstruktif dari Bappebti, ILO, Kemenko Perekonomian, DAI, Disperindag Aceh, serta pelaku usaha atsiri.

Dalam tahap awal implementasi, Provinsi Aceh diusulkan sebagai lokasi pilot project SRG minyak nilam. Usulan tersebut mempertimbangkan konsentrasi produksi nilam, kontinuitas pasokan, keberadaan infrastruktur riset, serta kesiapan kelembagaan lokal.

Penetapan lokasi operasional akhir nantinya akan disepakati bersama oleh Bappebti, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan industri atsiri nasional.

Implementasi SRG diharapkan tidak hanya memperkuat aspek penyimpanan komoditas, tetapi juga membangun ekosistem perdagangan minyak nilam yang lebih terukur melalui standardisasi mutu, keterlacakan produk, akses pembiayaan, konsolidasi pasokan, serta perluasan akses ke pasar ekspor.

(Heri Ulka)